*** Welcome To Forum Intelijen *** All statements of fact, opinion, or analysis expressed in this blog are my own. *** This is not necessarily reflect any official or views of Indonesian Intelligence Agency or any other Indonesian Government entity, past or present. ****** Nothing in the contents should be construed as asserting or implying Indonesian Government endorsement of an article's factual statements and interpretations. ***

Sabtu, 01 Januari 2011

Badan Intelijen Negara

Ketika Soekarno dan Orde Lama turun tahta, dan digantikan oleh Soeharto dengan instrumen Orde Baru-nya, maka dimulai satu fase “kegelapan” bagi dunia intelijen di Indonesia, yaitu dengan dibentuknya Komando Intelijen Negara (KIN). Rasa militeristiknya kental sekali, mulai dari penamaan dan dominasi pejabat dan anggota KIN. Hal tersebut dilakukan guna memberikan penegasan bahwa KIN harus patuh dan loyal kepada Soeharto, yang selain menjadi Presiden, juga merangkap menjadi Panglima Kopkamtib. Lembaga yang terbentuk sebagai langkah untuk membersihkan negara dari kader-kader PKI dan anasir-anasirnya ini merupakan lembaga darurat, yang dibentuk untuk tugas-tugas khusus.

Harapan Soeharto agar KIN dapat bekerja lebih efektif menopang pemerintahannya, semakin kuat ketika kerja sama antara CIA dengan KIN makin terbuka. Hal ini didasar oleh upaya pengasahan keterampilan keintelijenan, dan kepentingan Amerika Serikat yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara komunis. KIN dipecayakan kepada orang-orang kepercayan dan terdekatnya, yakni Yoga Soegama. KIN menjadi organisasi yang mampu mengefektifkan seluruh lembaga intelijen yang ada di Indonesia termasuk Intelijen Kepolisian yang merupakan anggota terbaru didalam tubuh ABRI.

Tahun 1967, KIN berubah menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Perubahan nama ini makin menancapkan kuku dan hegemoni BAKIN sebagai lembaga koordinasi intelijen, di samping menjadi “mata-mata” dan perpanjangan tangan penguasa. 

Berbagai lembaga ekstra yudisial, yang tidak ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibentuk guna memperkuat barisan lembaga intelijen yang menjadi bagian dari kekuasaan Soeharto, seperti: Operasi Tertib Pusat (Optibpus); Lembaga Penelitian Khusus (Litsus); Asisten Pribadi (Aspri) Presiden; Operasi Khusus (Opsus); dan lain sebagainya. Dan semua lembaga tersebut memiliki perwakilannya di daerah-daerah, baik inheren dengan komando teritorial (Koter), dari mulai Kodam, Korem, Kodim, hingga Koramil, maupun yang secara mandiri membentuk perwakilannya seperti Laksusda, Sospolda, dan lain sebagainya.

BAKIN bahkan baru memasuki babak baru di era reformasi, ketika Megawati menjabat sebagai Presiden. Megawati pada saat itu merubah nama BAKIN menjadi Badan Intelijen Negara (BIN), dengan landasan legalitas Instruksi Presiden No. 5 tahun 2002, dan diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 9 tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan komunitas intelijen lainnya. 

Tugas pokok dan fungsi BIN adalah pengembangan tugas intelijen nasional dan berperan menyelenggarakan intelijen community[1]. Sehingga hubungan BIN dengan lembaga intelijen lainnya merupakan hubungan antar dinas intelijen dalam suatu intelijen community.  Artinya tidak ada hierarki komando antara BIN dengan dinas-dinas intelijen non-BIN.

Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencoba menetralkan BIN sebagai lembaga intelijen negara dari dosa-dosa masa lalu pendahulunya. Meski juga disadari benar bahwa perubahan nama tersebut tidak juga mengubah karakter dan budaya kerja yang ada di BIN. 

Hal ini memang disadari betul mengingat perubahan paradigmatik di lembaga intelijen tersebut belum terjadi, sehingga keberadaan BIN hanya menjadi pelengkap dari keberadaan lembaga-lembaga intelijen lainnya sebagai kepanjangan tangan dari kekuasaan. Apalagi A.M. Hendropriyono, yang dinilai dekat dengan Presiden Megawati makin memperkuat asumsi tersebut, yang dimana secara terbuka, bahkan Hendropriyono berulang kali mengungkapkan bahwa BIN merupakan bagian dari pemerintahan Megawati.

Di masa kepemimpinan Hendropriyono juga terjadi eksodus besar-besaran intel-intel sipil dan Polri dari BIN, karena adanya upaya mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut melakukan militerisasi di BIN. Proses tersebut juga disebabkan karena adanya faksionis di internal BIN ketika krisis politik perihal ancaman Dekrit Presiden oleh Gus Dur. Sehingga, ketika kalangan intel sipil dan Polri yang merasa diuntungkan dengan berbagai kebijakan Gus Dur, cenderung mendukung kepemimpinan Gus Dur, dan mencegah upaya sebagian intel berlatar belakang militer melakukan manuver mendukung penjatuhan Gus Dur dari kursi kepresidenan.

Struktur organisasi BIN telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52 tahun 2005. Berdasarkan Perpres tersebut BIN dipimpin oleh seorang Kepala BIN[2] dibantu oleh seorang Wakil Kepala, satu orang Sekretariat Utama yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama, satu orang Inspektorat Utama (dikepalai oleh seorang Inspektur Utama), lima orang Deputi serta lima orang Staf Ahli. Selengkapnya struktur organisasi BIN adalah:[3]
  1. Kepala
  2. Wakil Kepala
  3. Sekretariat Utama
  4. Deputi I - Bidang Luar Negeri
  5. Deputi II - Bidang Dalam Negeri
  6. Deputi III - Bidang Kontra Intelijen
  7. Deputi IV - Bidang Pengolahan dan Produksi
  8. Deputi V - Bidang Teknologi
  9. Inspektorat Utama
  10. Staf Ahli Bidang Politik
  11. Staf Ahli Bidang Ekonomi
  12. Staf Ahli Bidang Hukum
  13. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya
  14. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan

(Tulisan ini merupakan sumbangan dari: Andreas Rolando Purba; diambil dari Skripsi dalam menyelesaikan studi akhir di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta; pada tahun 2009. Dengan judul "Mekanisme Kerja Komunitas Intelijen Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Berdasar Permendagri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah")

[1] Y. Wahyu Saronto, Intelijen – Teori, Aplikasi, dan Modernisasi, PT Ekalaya Saputra, Jakarta 2004, hal.21-22.
[2] Pada saat penulisan skripsi ini, Badan Intelijen Negara atau yang disingkat BIN, dikepalai oleh Mayjen (Purn) Syamsir Siregar untuk periode 2004-2009, yang menggantikan AM Hendropriyono.
[3] Badan Intelijen Negara, (On-Line), tersedia di: http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Intelijen_
Negara (19 April 2009).

5 komentar:

85epian mengatakan...

bagaimana menjadi anggota badan intelejen negara?

Patta Raden Daeng Macora mengatakan...

bagus menambah reperensi keilmuan saya di bidang Intelijen, saya teringat pada masa kecil, saya pernah bercita-cita menjadi seorang agen ( Intelijen perang ) ha ha ha

Laela mengatakan...

Salam Kenal. Saya Nurlaela.Dari Jakarta. Mohon bantuan atas hal yang berkaitan dengan Personil BIN.
laela-0813 82500264
Trims

Art Of US mengatakan...

BIN atau apalagi namanya tidak akan berguna bagi negara ini selagi caranya hanya untuk jabatan atupun siapa yang berkuasa, tidak seperti Badan Intelegen negara lain yang berkomitmen tuk cita-cita bangsa dan negaranya tak peduli siapa yang menjabat atoupun presidenya alias tidak terkontaminasi

iwan putra mengatakan...

makasih nambah masukan untuk ngisi otak... walau cita-cita blum kesampaian pengen jadi Agent B I N Made In Indonesia

Poskan Komentar

Setelah membaca biasakanlah memberikan komentar pada artikel yang anda baca. Komentar Anda sangat berguna bagi pengembangan blog ini dimasa akan datang dan selaku admin Blog Forum Intelijen; kami sangat berterima kasih kalau anda tidak meninggalkan link dalam komentar Anda. Serta akan sangat bijak jika komentar Anda tidak bersifat SARA. Terima kasih tidak spam.

 
Blog Forum Intelijen by Indonesian Intelligence Community is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.